Jakarta (Antara) – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi berdasarkan temuan timnya mengatakan, pelaku serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya merupakan aktor non-negara atau aktor non-negara dengan tujuan ekonomi.
“Saya ingin menekankan bahwa ini adalah kesimpulan mereka pada tahap ini aktor non-negara Dengan tujuan ekonomi,” kata Budi Ari saat rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di DPR RI, Jakarta, Kamis.
Analisis Budi Ari terhadap serangan siber mengidentifikasi dua pelaku potensial: aktor pemerintah (pada tahun 2011).Aktor negara) atau non-pemerintah (aktor non-negara).
Baca juga: Menkominfo mewajibkan kementerian dan lembaga memiliki cadangan data
Baca juga: Menkominfo: Target Agustus pulih sepenuhnya layanan PDNS 2
Dengan mengidentifikasi bahwa serangan siber tersebut dilakukan oleh aktor non-negara, sehingga menimbulkan kredit, jika serangan siber tersebut dilakukan oleh aktor negara, dampaknya bisa lebih parah dan kompleks.
Alhamdulillah untuk saat ini karena lebih sulit bagi seseorang untuk menyerang negara. Beberapa bulan lalu, pemerintah Arab Saudi diserang oleh penyusup Iran. Karena negara adalah aktor, itu sulit, katanya.
Budi menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk rutin melaporkan proses pemulihan PDNS 2 dan terus berupaya.
Sebelumnya, pihak yang menyerang Buddy Ari dengan virus ransomware Temporary National Data Center (PDNS) 2 menuntut uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS.
“Iya, tim harus (meminta) $8 juta,” kata Budi Ari saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pada Kamis (20/6), beberapa layanan publik mengalami gangguan akibat terganggunya PDNS 2. Salah satu layanan yang paling terdampak adalah sistem Direktorat Jenderal Autogate Imigrasi yang mengganggu pergerakan orang.
Setelah diselidiki, diketahui bahwa PDNS 2 terkena serangan siber dalam bentuk ransomware Lockbit 3.0 baru yang dikenal sebagai Brain Cipher.
Pada Selasa (25/6) diketahui terdapat 282 instansi yang terkena dampak peristiwa PDNS 2, pemerintah akan segera memulihkan berbagai layanan publik yang terdampak sekaligus melakukan investigasi terhadap digital forensik.
Baca juga: Ketua Komisi 1: Kurangnya cadangan data bukan soal kurangnya pengelolaan.
Baca juga: KPU telah meminta pembentukan Satgas Keamanan Siber PDNS
Baca juga: BSN memperkirakan akan terjadi serangan siber pada tahun 2023 dan 2024
Koresponden: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Hak Cipta © ANTARA 2024