Jakarta (Antara) – Pemerintah memastikan Program Transformasi Digital Nasional berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan dan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak akan terkena dampak risiko serangan siber.
Digitalisasi akan terus berjalan dan Indonesia harus menjadi yang terdepan, hal ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk melakukan transformasi digital,” kata Nezar dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat.
Menurut Nezar, program transformasi digital nasional sudah menjadi kebutuhan Indonesia karena diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, menyederhanakan proses bisnis, dan semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Baca juga: Presiden Jokowi meminta BPKP mengaudit pengelolaan Pusat Informasi Nasional.
Ia menambahkan, transformasi digital harus dilakukan tidak hanya di Kementerian Komunikasi dan Informatika saja, melainkan di seluruh pelosok tanah air.
Menurutnya, dalam kasus serangan siber terhadap PDNS 2, hal tersebut harus menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat keamanan siber dalam proses transformasi digital.
“Saya pikir kami mendapat pelajaran yang sangat penting di sini, ya, dan sangat banyak Kritis,” dia berkata.
Baca juga: Presiden akan membahas dan mengkaji ulang penyerangan PDNS 2
Ia mengatakan, ke depan melalui transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bekerja lebih baik dengan meningkatkan standar keamanan siber agar hal serupa tidak terulang kembali.
Menurutnya, kesadaran akan keamanan siber semakin tidak bisa dipisahkan dari transformasi digital seiring dengan semakin meluasnya serangan siber seiring dengan semakin berkembangnya teknologi di dunia.
“Tidak ada tempat yang aman, seharusnya begitu Kesadaran “Jadi untuk semua infrastruktur digital,” kata Nezer.
Baca juga: Menkominfo mengatakan, tidak ada tanda-tanda kebocoran data akibat campur tangan PDNS 2
Ia kembali meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang terdampak gangguan PDNS 2 yang banyak mengganggu pelayanan publik.
Sebagai langkah penertiban PDNS 2 selanjutnya, pemulihan layanan publik secepatnya menjadi prioritas kementerian dan lembaga terkait agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik.
“Perintah Presiden secepatnya, jadi prioritas kita adalah pelayanan publik, agar masyarakat tidak terganggu dan aktivitas pemerintah yang menggunakan platform digital terganggu,” kata Nezar.
Baca juga: Menkominfo mengungkapkan ada 2 aktor pemerintah yang bertanggung jawab atas serangan siber PDNS.
Koresponden: Livia Christiani
Redaktur : Siti Zulaikha
Hak Cipta © ANTARA 2024